Lewati ke konten
Dhuha .id

Cari panduan

Tekan Esc untuk tutup · ↑↓ navigasi

Panduan SNI & Sertifikasi Wajib Produk UMKM 2026: SPPT-SNI & Bina UMK

Cara memenuhi SNI wajib untuk UMKM Indonesia: alur sertifikasi LSPro terakreditasi KAN, SPPT-SNI Tipe 5, surveillance tahunan, sanksi UU 20/2014, plus jalur gratis SNI Bina UMK via OSS.


8 modul 3.1rb kata 15 menit baca

Tinjau terakhir 5 Juni 2026

Peta panduan 16 modul · klik untuk buka

Banyak UMKM Indonesia memproduksi barang yang wajib SNI tanpa menyadarinya. Air minum dalam kemasan, mainan anak, helm sepeda motor, tabung gas LPG 3 kg, biskuit, tepung terigu, baja tulangan, meter air — semua masuk daftar Permenperin yang menetapkan SNI sebagai wajib. Edar tanpa SPPT-SNI = risiko sanksi pidana Rp 35 miliar (Pasal 65 UU 20/2014).

Di sisi lain, ada jalur gratis yang sering luput: SNI Bina UMK — tanda kepatuhan komitmen mandiri untuk UMK risiko rendah, otomatis aktif saat NIB terbit di OSS. Sudah dipakai 145.000+ UMK sebagai on-ramp ke pengadaan pemerintah (LPSE/e-katalog).

Panduan ini memetakan dua jalur SNI yang relevan untuk UMKM Indonesia: SPPT-SNI penuh untuk produk SNI wajib, dan SNI Bina UMK untuk diferensiasi pasar UMK risiko rendah.

Peta perjalanan


01 Modul 1 dari 8

Dasar hukum & kerangka SNI

8 menit baca

Hierarki regulasi yang berlaku per 2026

Regulasi SNI yang berlaku per Juni 2026
Regulasi Subjek Status
UU 20/2014 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian — kerangka induk Berlaku
PP 34/2018 Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional Berlaku — operasional UU 20/2014
PP 28/2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berlaku — mengintegrasikan kepatuhan SNI wajib ke OSS RBA
Perka BSN 2/2017 Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berlaku
16 Permenperin Oktober 2024 Gelombang baru pemberlakuan SNI wajib industri Berlaku berjenjang

Geser tabel ke samping untuk melihat selengkapnya

Tiga aktor utama dalam sistem SNI

Tiga aktor utama dalam sistem SNI di Indonesia
Aktor Peran Catatan
BSN (Badan Standardisasi Nasional) Menetapkan SNI; mengelola SISPK; menerbitkan tanda SNI Bina UMK Bukan penerbit SPPT-SNI
KAN (Komite Akreditasi Nasional) Mengakreditasi LSPro & laboratorium uji Pengawas kualitas LSPro
LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) Penerbit SPPT-SNI setelah audit + uji Pemohon yang memilih LSPro

Geser tabel ke samping untuk melihat selengkapnya

Apa yang berubah pasca PP 28/2025

PP 28/2025 mengintegrasikan kepatuhan SNI wajib ke dalam OSS RBA. Implikasinya untuk pelaku usaha:

01

Produk risiko tinggi: SPPT-SNI = persyaratan izin operasional

Untuk produk berisiko tinggi yang masuk SNI wajib, sertifikasi SPPT-SNI menjadi bagian persyaratan izin operasional/komersial di OSS — bukan dokumen terpisah.

02

Produk risiko rendah: SNI Bina UMK otomatis

Untuk UMK risiko rendah, tanda SNI Bina UMK aktif otomatis lewat pernyataan mandiri saat NIB terbit di OSS.

03

Sanksi terintegrasi via OSS

Penjatuhan sanksi (penarikan produk, pencabutan SPPT) tercatat di sistem OSS sebagai rekam jejak kepatuhan pelaku usaha.


02 Modul 2 dari 8

SNI wajib vs sukarela

8 menit baca

Filosofi dasar yang sering luput

Mekanisme pemberlakuan SNI wajib

01

BSN menetapkan SNI

BSN menyusun & menetapkan SNI berdasarkan konsensus stakeholder (industri, konsumen, akademisi, regulator). SNI yang sudah ditetapkan sifatnya sukarela.

02

Menteri teknis menetapkan wajib via Permen

Menteri teknis yang relevan dengan sektor produk menerbitkan Permen yang menetapkan SNI tersebut wajib. Permen memuat: daftar produk (HS code / KBLI), skema sertifikasi, masa transisi, dan penunjukan LSPro & laboratorium yang diakreditasi KAN.

03

Masa transisi sebelum efektif

Setiap pemberlakuan wajib biasanya disertai masa transisi 6-24 bulan agar pelaku usaha existing punya waktu menyesuaikan diri. Contoh: Permenperin 62/2024 untuk AMDK transisi label 18 bulan sampai 15 April 2026.

04

Pengawasan post-effective

Setelah masa transisi habis, Kemenperin (atau K/L terkait) & dinas perdagangan melakukan pengawasan pasar. Produk tanpa SPPT-SNI menghadapi penarikan dan sanksi.

Cara membedakan: cek SISPK BSN

Database otoritatif untuk daftar SNI wajib & sukarela: sispk.bsn.go.id. Search berdasarkan jenis produk atau nomor SNI, sistem menampilkan status (wajib/sukarela) plus referensi Permen yang memberlakukannya.

Total SNI wajib per 2026

Berdasarkan data BSN (Januari 2025), jumlah SNI wajib berkisar 200+ — angka eksak fluktuatif karena update Permenperin sering. Cek angka terkini di sispk.bsn.go.id.


03 Modul 3 dari 8

Sektor SNI wajib relevan UMKM

10 menit baca

Berikut sektor SNI wajib yang paling sering ditemukan di praktik UMKM Indonesia. Daftar ini bukan exhaustive — cek SISPK untuk daftar lengkap.

Tabel SNI wajib utama untuk UMKM

SNI wajib utama yang relevan untuk UMKM (verifikasi nomor SNI & Permen di SISPK sebelum action)
Produk SNI Dasar wajib Catatan tenggat
AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) SNI 3553:2015 + 6241/6242:2015 + 7812:2013 Permenperin 62/2024 (15 Okt 2024) Transisi label 18 bulan, efektif penuh 15 April 2026
Helm sepeda motor SNI 1811:2007 Permenperin 40/M-IND/PER/4/2009 Sudah efektif sejak 1 April 2010
Mainan anak SNI ISO 8124-1 sd 4 + SNI IEC 62115 Permenperin 24/2013 jo. 29/2018 Sudah efektif sejak 1 Mei 2014
Tepung terigu fortifikasi SNI 3751:2018 Permenperin 1/2021 Berlaku
Biskuit SNI 2973:2022 Wajib (verifikasi Permenperin spesifik) Berlaku
Tabung baja LPG 3 kg + perangkat (5 SNI) Paket 5 SNI Permenperin 85/M-IND/PER/11/2008 Sudah lama efektif
Baja tulangan beton kelas TS420 SNI 2052:2024 Permenperin 55/2024 Hanya TS420 yang boleh beredar
Semen Beberapa SNI semen Permenperin 44/2018 + 36/2024 Berlaku
Sepatu pengaman SNI sepatu pengaman Paket Permenperin Oktober 2024 Berlaku
Produk audio video Beberapa SNI Permenperin 75/2024 Berlaku
Kemasan pangan & korek api SNI kemasan + korek Permenperin 51/2024 (korek) Efektif 15 April 2025
Ban kendaraan 6 SNI ban Sudah lama wajib Berlaku
Meter air SNI 2547:2024 Permenperin 18/2025 Berlaku
Tali kawat baja Beberapa SNI Permenperin 17/2025 Berlaku

Geser tabel ke samping untuk melihat selengkapnya

Gelombang Oktober 2024: 16 Permenperin sekaligus

Kemenperin meluncurkan 16 Permenperin sekaligus pada Oktober 2024 yang merevisi pemberlakuan SNI wajib untuk berbagai produk industri: Permenperin 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36 Tahun 2024. Ini gelombang regulasi SNI terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Untuk UMKM yang produknya masuk salah satu Permenperin tersebut, periksa masa transisi dan kewajiban penyesuaian.


04 Modul 4 dari 8

Alur sertifikasi SPPT-SNI

10 menit baca

SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI) adalah dokumen yang membuktikan produk Anda memenuhi standar SNI tertentu. Diterbitkan oleh LSPro yang diakreditasi KAN.

Dua skema sertifikasi utama

Dua skema sertifikasi yang paling sering dipakai
Populer

Tipe 1a / 1b

Per batch/shipment

  • Sertifikasi per batch atau shipment
  • Pengujian sampel tiap pengiriman
  • TANPA surveillance berkelanjutan
  • Cocok untuk produk impor satu kali
  • Lebih cepat tapi mahal per batch
Rekomendasi

Tipe 5

Default SNI wajib DN

  • Audit sistem mutu pabrik + asesmen proses produksi
  • Uji sampel di lab terakreditasi KAN
  • Surveillance minimal 1× per tahun
  • Default untuk SNI wajib produksi dalam negeri
  • Lebih ekonomis untuk produksi berkelanjutan

Delapan langkah alur sertifikasi (Tipe 5)

01

Pilih LSPro terakreditasi KAN

Cek daftar LSPro terakreditasi di sispk.bsn.go.id atau kan.or.id. Pilih LSPro yang ruang lingkup akreditasinya mencakup SNI yang Anda butuhkan. Pertimbangkan: lokasi (mempengaruhi biaya akomodasi tim asesor) dan rekam jejak (waktu respons, profesionalisme).

02

Pengajuan permohonan dengan dokumen

Dokumen utama: NIB (dari OSS), legalitas usaha (akta/SK Kemenkumham bila badan usaha), IUI atau Sertifikat Standar industri yang relevan, manual mutu / SOP produksi, diagram alir proses produksi, daftar peralatan & mesin, struktur organisasi.

03

Audit kecukupan dokumen oleh LSPro

LSPro menelaah kelengkapan administratif & substansi dokumen. Bila ada kekurangan, ada permintaan perbaikan sebelum lanjut ke tahap asesmen.

04

Asesmen pabrik + pengambilan sampel

Tim asesor LSPro datang ke lokasi produksi: audit sistem mutu, observasi proses produksi, dan pengambilan sampel oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) sesuai protokol SNI.

05

Uji laboratorium

Sampel dikirim ke lab terakreditasi KAN (sering BBSPJI / BSPJI di bawah Kemenperin di provinsi). Parameter uji mengikuti SNI yang disertifikasi — bisa puluhan parameter tergantung produk.

06

Tinjauan & keputusan sertifikasi

Komite LSPro menelaah laporan asesmen + hasil uji lab. Keputusan: sertifikasi diterima, perlu perbaikan, atau ditolak.

07

Penerbitan SPPT-SNI

Bila lulus, SPPT-SNI diterbitkan paling lama 3 hari kerja setelah pembayaran (asumsi permohonan dinyatakan lengkap).

08

Pemasangan tanda SNI di kemasan

Tanda SNI dicetak pada kemasan sesuai aturan Perka BSN 2/2017: tercetak jelas, mudah terlihat, tidak mudah terhapus, proporsional.

SLA realistis & komponen biaya

SLA & komponen biaya SPPT-SNI Tipe 5
Komponen Estimasi Catatan
SLA penerbitan setelah lengkap & bayar 3 hari kerja Per pedoman LSPro umum
Total proses end-to-end 2-4 bulan Dari permohonan sampai SPPT terbit (Tier 3)
Audit kecukupan dokumen Tarif LSPro Bervariasi
Jasa Ketua Tim & Tim Asesor Per hari kerja × jumlah hari Plus akomodasi & perjalanan
Jasa Petugas Pengambil Contoh Per kunjungan Sesuai tarif LSPro
Uji laboratorium Per parameter SNI Bisa puluhan parameter
Jasa Evaluator & Penerbitan Tarif LSPro Final

Geser tabel ke samping untuk melihat selengkapnya


05 Modul 5 dari 8

SNI Bina UMK — jalur gratis

8 menit baca

Untuk UMK risiko rendah yang produknya tidak masuk SNI wajib, ada jalur khusus yang gratis dan otomatis: SNI Bina UMK.

Tiga fakta kunci SNI Bina UMK

Gratis

Status

145.936+

UMK terdaftar

binaumk.bsn.go.id

Pengelola

Mekanisme aktivasi

01

Daftar NIB di oss.go.id

Pilih KBLI risiko rendah yang sesuai produk Anda. UMK risiko rendah mendapatkan akses otomatis ke skema SNI Bina UMK.

02

Centang komitmen checklist SNI

Saat proses pengajuan NIB, sistem menampilkan checklist SNI Bina UMK — centang persetujuan komitmen mandiri pemenuhan standar.

03

Tanda SNI Bina UMK aktif otomatis

Setelah NIB terbit, Anda berhak menggunakan tanda SNI Bina UMK di kemasan produk. Tidak perlu sertifikasi LSPro.

04

Aktivasi akun di binaumk.bsn.go.id

Aktivasi akun di portal BSN menggunakan NIB Anda untuk akses pembinaan & fasilitasi sertifikasi lanjutan. BSN menyediakan pendampingan teknis untuk UMK yang ingin naik kelas ke SPPT-SNI penuh.

Manfaat SNI Bina UMK


06 Modul 6 dari 8

Masa berlaku & surveillance

6 menit baca

Tiga elemen lifecycle SPPT-SNI

4 tahun

Masa berlaku tipikal

Min 1×/tahun

Surveillance

Sebelum habis

Re-sertifikasi

Apa yang terjadi saat surveillance

01

Penjadwalan oleh LSPro

LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI menjadwalkan surveillance minimal 1× per tahun. Notifikasi datang beberapa minggu sebelumnya.

02

Audit sistem mutu di pabrik

Tim asesor LSPro mengaudit konsistensi penerapan sistem mutu yang dideklarasikan saat sertifikasi awal. Bila ada perubahan signifikan (proses, bahan baku, fasilitas), wajib dilaporkan.

03

Pengambilan sampel ulang + uji lab

Sampel diambil di pabrik atau di pasar untuk uji laboratorium ulang. Parameter sama dengan sertifikasi awal — memastikan produk masih memenuhi SNI.

04

Terbit Surat Pernyataan Lanjut SPPT-SNI

Bila lulus, LSPro menerbitkan Surat Pernyataan Lanjut SPPT-SNI yang mengonfirmasi SPPT-SNI tetap berlaku sampai surveillance berikutnya atau akhir masa berlaku 4 tahun.

Konsekuensi gagal surveillance

Bila surveillance menemukan ketidaksesuaian: LSPro memberi waktu perbaikan. Bila perbaikan tidak dilakukan atau tidak memadai, SPPT-SNI dapat dibekukan atau dicabut. SPPT-SNI yang dibekukan/dicabut = otomatis Pasal 65 UU 20/2014 berlaku → produk tidak boleh diedarkan.


07 Modul 7 dari 8

Sanksi & penegakan

6 menit baca

Sanksi pidana UU 20/2014

Sanksi pidana UU 20/2014 berdasarkan jenis pelanggaran
Pasal Pelanggaran Penjara maks Denda maks
Pasal 62 Memalsukan SNI / membuat SNI palsu 7 tahun Rp 50 miliar
Pasal 63 Memperbanyak/menjualbelikan SNI tanpa izin BSN 4 bulan Rp 4 miliar
Pasal 65 & 66 Mengedarkan SNI wajib tanpa sertifikat / dengan sertifikat habis/dibekukan/dicabut 5 tahun Rp 35 miliar
Pasal 73 Korporasi: pidana denda DILIPATKAN 3× Plus pencabutan izin usaha

Geser tabel ke samping untuk melihat selengkapnya

Sanksi administratif (lebih sering dipakai)

Dalam praktik, sanksi administratif lebih sering dipakai Kemenperin sebagai langkah pertama:

Aktor penegakan

Aktor penegakan SNI wajib di Indonesia
Aktor Wilayah penegakan
Kemenperin Pengawasan pasar untuk produk industri
BSN / KAN Pengawasan kinerja LSPro & validitas akreditasi
Kemendag & dinas perdagangan provinsi Pengawasan distribusi & ritel di pasar
Bea Cukai Verifikasi SNI untuk produk impor di pelabuhan
Polri & PPNS (Penyidik PNS) Penegakan pidana untuk pelanggaran berat

08 Modul 8 dari 8

Strategi praktis & integrasi izin

8 menit baca

Empat strategi untuk UMKM Indonesia

01

Cek SISPK sebelum mulai produksi

Buka sispk.bsn.go.id & cari produk Anda. Hasil penelusuran menunjukkan status (wajib/sukarela) plus referensi Permenperin. Salah cek bisa berdampak besar — Pasal 65 menjatuhkan denda Rp 35 miliar untuk yang mengedarkan SNI wajib tanpa sertifikat.

02

Kalau wajib: anggarkan dari awal

Sertifikasi adalah biaya operasional pra-edar, bukan diferensiasi. Anggarkan dari rencana modal awal. Minta penawaran dari minimal 2 LSPro terakreditasi KAN sebelum komit.

03

Kalau sukarela: manfaatkan SNI Bina UMK

Gratis, otomatis lewat OSS untuk UMK risiko rendah. Sudah cukup untuk pintu masuk LPSE/e-katalog dan diferensiasi pasar UMKM. Aktivasi akun di binaumk.bsn.go.id untuk akses pembinaan lanjutan.

04

Naik level saat masuk pasar B2B besar/ekspor

SNI Bina UMK punya batas — tidak diakui sebagai SPPT-SNI untuk produk SNI wajib, dan kurang kredibel di pasar B2B besar atau ekspor. Pertimbangkan SPPT-SNI penuh saat mulai masuk channel tersebut.

Hubungan dengan izin lain

Hubungan SNI dengan izin lain yang sering paralel
Izin lain Hubungan dengan SNI
BPOM MD (pangan olahan) AMDK wajib SNI 3553:2015 DAN BPOM MD — keduanya paralel, tidak saling menggantikan
Sertifikat Halal (BPJPH) AMDK & mayoritas pangan olahan wajib halal sejak 17 Okt 2024 (besar/menengah); audit terpisah dari SNI
SLO (instalasi listrik) SLO untuk INSTALASI, bukan produk listrik. Lampu LED wajib SNI Kemenperin terpisah
Notifikasi Kosmetik BPOM Beberapa SNI sukarela kosmetik tersedia, tetapi notifikasi BPOM tetap wajib
SLHS / SPP-IRT SNI sukarela bisa paralel dengan keduanya; tidak menggantikan

Tantangan utama UMKM dalam memenuhi SNI

Jalur subsidi & bantuan untuk UMKM

Penutup

Bagi UMKM yang produknya masuk SNI wajib, sertifikasi SPPT-SNI adalah keharusan pra-edar — bukan opsi. Risiko sanksi pidana Rp 35 miliar (Pasal 65) terlalu besar untuk diabaikan. Yang membedakan UMKM yang berhasil: anggarkan biaya sertifikasi sebagai biaya operasional dari awal, pilih LSPro yang sesuai sektor, dan persiapkan sistem mutu sebelum audit pertama.

Bagi UMKM dengan produk yang tidak masuk SNI wajib, SNI Bina UMK adalah on-ramp yang efisien — gratis, otomatis via OSS, dan sudah cukup untuk pintu masuk pengadaan pemerintah. Naik level ke SPPT-SNI penuh dapat dipertimbangkan saat masuk channel B2B besar atau ekspor.

Untuk konteks pilar perizinan: Panduan Pendirian PT, PT Perorangan & CV. Untuk PB UMKU yang sering paralel dengan SNI: Panduan PB UMKU. Untuk izin edar produk yang juga sering wajib SNI (pangan, kosmetik, alkes): Panduan Izin Edar Pangan dan Panduan Izin Edar Kosmetik, OT & Alkes.

Pertanyaan yang sering muncul

Bagaimana cara cek produk saya wajib SNI atau tidak?
Sumber otoritatif: database SISPK di sispk.bsn.go.id — daftar lengkap SNI dengan status wajib/sukarela. Atau cek daftar Permenperin di portal Kemenperin (kemenperin.go.id). Mulai dari KBLI atau jenis produk Anda. Salah cek bisa berdampak besar — Pasal 65 UU 20/2014 menjatuhkan sanksi penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp 35 miliar bagi yang mengedarkan produk SNI wajib tanpa sertifikat. Kalau ragu, konsultasi langsung ke BSN atau ke LSPro yang menangani sektor produk Anda.
Apa beda SNI Bina UMK dengan SPPT-SNI penuh?
SNI Bina UMK: tanda kepatuhan komitmen mandiri, GRATIS, otomatis aktif saat NIB terbit di OSS untuk UMK risiko rendah. Berfungsi sebagai on-ramp & pintu masuk LPSE/e-katalog pengadaan pemerintah. SPPT-SNI penuh: sertifikat hasil audit + uji laboratorium + asesmen pabrik oleh LSPro terakreditasi KAN. Wajib untuk produk yang masuk SNI wajib (AMDK, mainan anak, helm, dll.) dan untuk kredibilitas penuh di pasar modern/ekspor. SNI Bina UMK BUKAN pengganti SPPT-SNI untuk produk SNI wajib — kalau produk Anda wajib SNI, tetap perlu SPPT-SNI penuh.
Saya jual AMDK rumahan — sudah pakai BPOM MD, masih perlu SNI?
Ya, keduanya wajib paralel. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) wajib SNI 3553:2015 berdasarkan Permenperin 62/2024 (efektif 15 Oktober 2024, transisi label 18 bulan sampai 15 April 2026). Sekaligus wajib izin edar BPOM MD karena masuk kategori pangan olahan yang tidak bisa SPP-IRT. Keduanya diaudit oleh institusi berbeda (LSPro untuk SNI, BPOM untuk MD) dengan dokumen terpisah. Tanpa SNI: penarikan produk + sanksi Pasal 65. Tanpa MD: sanksi Pasal 142 UU 18/2012.
Bagaimana cara aktivasi SNI Bina UMK?
Tiga langkah: (1) Daftar NIB di oss.go.id dengan KBLI risiko rendah; (2) Saat proses pengajuan NIB, sistem menampilkan checklist SNI Bina UMK — centang persetujuan komitmen mandiri pemenuhan standar; (3) Aktivasi akun di binaumk.bsn.go.id dengan NIB Anda untuk akses pembinaan & fasilitasi sertifikasi lanjutan. Setelah aktivasi, Anda berhak menggunakan tanda SNI Bina UMK di kemasan produk. BSN juga rutin menyelenggarakan Bootcamp SNI Bina UMK gratis yang mencakup BPOM, halal, merek, TKDN, dan e-katalog.
Berapa biaya sertifikasi SPPT-SNI?
Bervariasi tajam per produk tergantung skema, jumlah parameter uji, dan kompleksitas audit. Komponen biaya: audit kecukupan dokumen + jasa Ketua Tim Asesor + jasa Petugas Pengambil Contoh (PPC) + uji laboratorium per parameter SNI + jasa Evaluator + biaya akomodasi tim asesor. Estimasi konsultan untuk produk kategori menengah: Rp 25–75 juta untuk satu produk (observasi pasar — bukan tarif resmi). PP 63/2007 menetapkan rentang Rp 10–40 juta, tetapi PP ini dianggap usang di banyak kasus; tarif aktual disesuaikan via PMK 5/2024 dan SK kepala balai. Minta penawaran langsung dari minimal 2 LSPro terakreditasi KAN sebelum komit.
Apa itu skema Tipe 5 dalam sertifikasi SNI?
Skema sertifikasi mengikuti ISO/IEC 17067. Yang paling sering dipakai LSPro untuk SNI wajib produksi dalam negeri: Tipe 5 — kombinasi audit sistem mutu pabrik + asesmen proses produksi + uji sampel + surveillance berkala selama 4 tahun masa berlaku. Alternatifnya: Tipe 1a/1b — sertifikasi per batch/shipment dengan pengujian sampel tiap pengiriman, tanpa surveillance, cocok untuk produk impor satu kali. Skema yang dipakai ditentukan jenis produk dan sifat produksinya.
Apa sanksi kalau saya edar produk SNI wajib tanpa sertifikat?
UU 20/2014 mengatur sanksi pidana berlapis: Pasal 65 & 66: memperdagangkan barang SNI wajib tanpa sertifikat atau dengan sertifikat habis berlaku/dibekukan/dicabut → penjara maks 5 tahun atau denda maks Rp 35 miliar. Pasal 62: memalsukan SNI → penjara maks 7 tahun / denda maks Rp 50 miliar. Pasal 73: untuk korporasi, denda dilipatkan 3 kali + dapat ditambah pencabutan izin usaha. Dalam praktik, sanksi administratif (penarikan produk, pencabutan SPPT, larangan edar) lebih sering dipakai Kemenperin sebagai langkah pertama, tapi pidana tetap risiko nyata.

Panduan lain dari Perizinan