Panduan PP 28/2025 OSS RBA: Perubahan KKPR, Lingkungan & Pengawasan 2026

Pada 5 Juni 2025 pemerintah menerbitkan PP 28/2025PP 28/2025 — Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025Peraturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP 5/2021. Mengatur klasifikasi risiko KBLI, alur izin, dan kewenangan K/L dalam OSS RBA. Sejak implementasinya, KKPR dan Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan NIB untuk kegiatan yang membutuhkannya. yang mencabut PP 5/2021PP 5/2021 — Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang mengatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA), berlaku sejak 2 Februari 2021. Dicabut oleh PP 28/2025 pada 5 Juni 2025. Selama empat tahun jadi payung OSS RBA generasi pertama — dengan filosofi risiko (R/MR/MT/T) yang dipertahankan PP 28/2025, hanya mekanisme implementasinya yang diperbarui. — peraturan utama yang selama empat tahun menjadi payung OSS RBAOSS RBA — Online Single Submission Risk Based ApproachSistem perizinan berusaha terpadu berbasis tingkat risiko (rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, tinggi) yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM. Pengurusan NIB dan izin sektoral dilakukan lewat oss.go.id.. Sistem OSS RBA versi baru efektif sejak 5 Oktober 2025, dengan antarmuka, alur, dan klasifikasi sektor yang berubah cukup mendasar. Banyak narasi populer menyebut ini sebagai “reformasi perizinan 2025” — yang tidak sepenuhnya tepat, karena perubahan terdiri dari tiga regulasi yang sering tertukar: PP 28/2025 (substansi), Permeninvesbkpm 5/2025 (teknis), dan Perka BPS 7/2025 (KBLI 2025).

Panduan ini fokus pada apa yang berubah di PP 28/2025 dibanding PP 5/2021, dengan implikasi yang paling actionable untuk pelaku usaha — terutama pemegang NIB lama yang harus menyesuaikan KBLI 2020 ke KBLI 2025 paling lambat 18 Juni 2026.

Peta perjalanan

PP 28/2025 sebenarnya tidak mengubah filosofi OSS RBAOSS RBA — Online Single Submission Risk Based ApproachSistem perizinan berusaha terpadu berbasis tingkat risiko (rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, tinggi) yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM. Pengurusan NIB dan izin sektoral dilakukan lewat oss.go.id. — pendekatan berbasis risiko (R/MR/MT/T) tetap. Yang berubah adalah mekanisme implementasi, cakupan sektor, dan disiplin SLA.

Timeline implementasi 2025–2026

Tiga regulasi, satu paket reformasi

Yang sering dibingungkan oleh pelaku usaha: “reformasi perizinan 2025” sebenarnya terdiri dari tiga lapis regulasi yang punya peran berbeda.

Implikasinya: kalau panduan atau berita menyebut “perubahan 2025” tanpa spesifik regulasi mana, biasanya yang dimaksud adalah satu dari ketiga ini. Membedakannya menghemat banyak salah paham — terutama saat berhadapan dengan klien atau konsultan.

Salah satu perubahan paling kasat mata dari PP 28/2025: cakupan sektor yang masuk skema perizinan berbasis risiko diperluas dari 16 menjadi 22 sektor. Enam sektor baru diserap ke OSS RBA — beberapa di antaranya sebelumnya berada di luar skema (diatur regulasi sektoral sendiri) atau belum eksplisit dimasukkan.

Enam sektor baru di PP 28/2025

Yang paling berdampak untuk UMKM

Ekonomi kreatif adalah perluasan paling luas dampaknya. Tiga subsektor terbesar — kuliner, fashion, kriya — menampung sebagian besar UMKM Indonesia. Yang sebelumnya hanya mengantongi izin sektoral Kemenparekraf sekarang harus juga ada di OSS RBA sesuai KBLI yang relevan.

Perkoperasian menarik untuk koperasi yang ingin memperluas akses kerjasama bisnis — dengan masuk OSS, koperasi UMKM bisa diverifikasi oleh mitra B2B lewat sistem yang sama dengan PT/CV. Aturan turunan soal teknis ada di Permeninvesbkpm 5/2025.

Sistem & transaksi elektronik mengubah cara operator platform digital diregulasi. Marketplace skala kecil, SaaS UMKM, jasa pembayaran lokal — sebelumnya tersebar di Permenkominfo dan POJK fintech — sekarang punya jejak juga di OSS untuk perizinan dasarnya.

Inilah terobosan paling signifikan PP 28/2025 dari sudut pandang pelaku usaha: setiap jenis izin punya batas waktu (SLA) yang tertulis di regulasi, dan jika instansi penerbit tidak memutuskan dalam batas tersebut, sistem OSS akan menerbitkan izin secara otomatis berdasarkan asas Fiktif Positif (FikPos).

Mekanisme FikPos

Cakupan FikPos saat ini

Sumber Kementerian Investasi/BKPM menyebut cakupan FikPos saat ini mencapai 258 KBLI. Daftar penuh belum dipublikasikan terbuka, tetapi sektor-sektor yang sudah teridentifikasi mendapat FikPos:

Catatan kritis dari Ombudsman RI

Ombudsman dan beberapa pakar perizinan menyoroti dua risiko FikPos:

Implikasi praktis: jangan mengandalkan FikPos sebagai jalan pintas. Persiapkan dokumen secara substantif sebagaimana kalau izin diverifikasi penuh. FikPos hanyalah jaring pengaman terhadap delay administratif, bukan lampu hijau untuk shortcut.

KKPRKKPR — Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan RuangKonfirmasi/persetujuan bahwa lokasi dan kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang, menggantikan Izin Lokasi. Dua bentuk: KKKPR (Konfirmasi, terbit otomatis bila lokasi berada di RDTR yang sudah terintegrasi OSS) dan PKKPR (Persetujuan, bila perlu penilaian). Mencakup ruang darat, laut, dan kawasan hutan. (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) di PP 5/2021 sudah mengenal jalur Konfirmasi (KKKPR) dan Persetujuan (PKKPR). PP 28/2025 mempertegas tiga jalur dengan kriteria yang lebih jelas.

Tiga jalur KKPR di PP 28/2025

Bagaimana sistem menentukan jalur

Yang penting dipahami: pemohon tidak memilih jalur secara manual. Sistem OSS yang menentukan berdasarkan input lokasi dan status RDTR setempat. Yang bisa dilakukan pemohon:

Yang sering salah dipahami

KKPR bukan izin lokasi. Banyak pelaku usaha mengira KKPR adalah “izin membuka usaha di lokasi X” — sebenarnya KKPR adalah konfirmasi/persetujuan bahwa kegiatan dengan KBLI tertentu boleh dilakukan di koordinat lokasi yang dimaksud. Kalau RDTR mengatur lokasi tersebut untuk perumahan dan Anda mengajukan KBLI manufaktur, PKKPR akan ditolak — bukan karena Anda tidak boleh berusaha, tetapi karena KBLI tidak sesuai zonasi.

PP 5/2021 menempatkan Persetujuan Lingkungan sebagai dokumen yang diurus paralel di Amdalnet / dinas lingkungan setempat — terpisah dari alur OSS. PP 28/2025 menyatukan pengajuan via OSS dengan tiga perubahan operasional besar.

Tiga penyederhanaan utama

Threshold tidak berubah

Yang penting dipahami: PP 28/2025 tidak mengubah threshold AMDAL / UKL-UPL / SPPL. Threshold tetap merujuk PP 22/2021 (Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Yang berubah adalah mekanisme pengajuan.

Sebagai pengingat singkat — threshold tetap berdasarkan PP 22/2021:

Contoh kasus: F&B menengah multi-KBLI

UMKM kuliner skala menengah yang memiliki tiga KBLI di satu lokasi (mis. KBLI restoran + KBLI produksi makanan kemasan + KBLI delivery service) sebelumnya wajib mengajukan tiga dokumen UKL-UPL terpisah karena masing-masing KBLI punya dokumen lingkungan tersendiri.

Setelah PP 28/2025, kalau ketiga KBLI di lokasi yang sama dan merupakan satu kesatuan proses usaha (produksi → ritel → distribusi), cukup satu UKL-UPL mengikuti persyaratan tertinggi di antara ketiganya. Penghematan: biaya konsultan lingkungan, waktu penyusunan dokumen, dan kompleksitas pemantauan rutin.

Yang sering luput dari perhatian pelaku usaha baru: NIB terbit bukan akhir cerita perizinan. PP 28/2025 mengubah paradigma pengawasan pasca-NIB dengan cukup signifikan.

Empat kategori kepatuhan (sebelumnya tiga)

PP 5/2021 mengenal tiga kategori: Sangat Baik, Baik, Kurang Baik. PP 28/2025 menambah satu: Tidak Baik.

Sumber data pengawasan diperluas

PP 28/2025 (Pasal 240–241) mengatur sumber data pengawasan dari:

1. Sistem OSS — laporan otomatis berdasarkan aktivitas pelaku usaha
2. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) — pelaporan triwulan/semester
3. Laporan pelaku usaha ke K/L penerbit izin — baru, lebih aktif
4. Hasil verifikasi lapangan — untuk kasus risiko tinggi atau ada pengaduan

Implikasinya: data kepatuhan pelaku usaha terbangun di sistem secara permanen. Penjatuhan sanksi pun wajib via OSS — terdokumentasi sebagai rekam jejak.

Sanksi berjenjang Pasal 355

PP 28/2025 menyusun sanksi administratif dalam enam tingkat berjenjang:

Yang lebih ramah untuk UMK risiko rendah

Pendekatan pengawasan untuk UMK risiko rendah sengaja dibikin lebih ramah di PP 28/2025: lebih banyak pendampingan, bukan inspeksi mendadak. Pengawasan rutin bisa berupa pertemuan edukatif, verifikasi data online, atau pendampingan oleh dinas terkait.

Tetapi: kalau ada pengaduan publik atau temuan dari mekanisme lain, pengawasan substantif tetap berjalan. UMK tidak terlepas dari tanggung jawab kepatuhan substansi.

Bagian ini paling penting dari sudut pandang pelaku usaha eksisting. KBLI 2020 (yang tertulis di NIB sebagian besar pelaku usaha Indonesia saat ini) dicabut sejak 18 Desember 2025 oleh Perka BPS 7/2025 yang menetapkan KBLI 2025 (berbasis ISIC Rev. 5).

Apa yang berubah di KBLI 2025

Tiga kategori dampak ke NIB existing

Cara menyesuaikan KBLI di OSS

Bagian terakhir: rangkuman praktis apa yang harus dilakukan oleh tiga kelompok pelaku usaha.

Kelompok 1: Pemegang NIB lama (terbit sebelum 5 Oktober 2025)

Kelompok 2: Pemohon NIB baru (proses pendirian 2026)

Alur penerbitan NIB di sistem OSS terbaru sudah mengikuti PP 28/2025. Detail langkah teknis ada di Panduan Penerbitan NIB di OSS RBA. Yang perlu disiapkan secara berbeda dari era PP 5/2021:

1. KBLI 2025 (bukan 2020) — cek tabel BPS terbaru
2. KKPR mendahului NIB — bukan setelahnya
3. Persetujuan Lingkungan via OSS — bukan paralel ke Amdalnet
4. SLA jadi acuan ekspektasi waktu — siap memanfaatkan FikPos kalau ada delay

Kelompok 3: Konsultan & akuntan yang menangani klien UMKM

Tiga area yang paling sering keliru ditangani konsultan setelah PP 28/2025:

Penutup

PP 28/2025 bukan revolusi — filosofi OSS RBA tetap. Yang berubah adalah mekanisme implementasi (lebih digital, lebih terintegrasi, lebih disiplin SLA), cakupan sektor (lebih luas, +6 sektor), dan disiplin pengawasan (lebih sistematis, lebih dokumentatif). Untuk pelaku usaha UMKM, perubahan paling actionable dalam 6 bulan ke depan adalah penyesuaian KBLI 2020 → 2025 sebelum 18 Juni 2026.

Untuk eksplorasi lebih dalam komponen spesifik dari sistem OSS baru:

• KKPR mendalam: KKKPR vs PKKPR & RDTR
• Persetujuan Lingkungan: SPPL/UKL-UPL/AMDAL
• PB UMKU: izin penunjang operasional & komersial
• Sertifikat Halal UMK: Self-Declare SEHATI via SIHALAL

Konteks pilar perizinan secara keseluruhan di Panduan Pendirian PT, PT Perorangan & CV.