Panduan Pendirian PT, PT Perorangan & CV di Indonesia 2026

Mendirikan badan usaha di Indonesia menyangkut banyak istilah, lembaga, dan tahap administrasi. Yang sering bikin pelaku usaha bingung bukan tingkat kesulitan masing-masing langkahnya, melainkan urutan yang harus diikuti dan dokumen apa yang dibutuhkan di tahap mana.

Sejak Undang-Undang Cipta Kerja (UU 11/2020, kemudian ditetapkan ulang melalui UU 6/2023) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, prosesnya jauh lebih ringkas. Hampir seluruh perizinan terpusat di satu sistem: OSS RBAOSS RBA — Online Single Submission Risk Based ApproachSistem perizinan berusaha terpadu berbasis tingkat risiko (rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, tinggi) yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM. Pengurusan NIB dan izin sektoral dilakukan lewat oss.go.id. di oss.go.id.

Panduan ini memetakan keseluruhan proses ke dalam delapan modul. Pelaku usaha yang memilih PT PeroranganPT Perorangan — Perseroan Terbatas PeroranganBadan usaha berbentuk PT dengan pendiri tunggal, modal dasar tidak ditentukan minimum, kriteria UMK (Pasal 6 PP 8/2021). Cocok untuk usaha kecil yang ingin status legal PT tanpa biaya tinggi. dapat menyelesaikan seluruh modul dalam 5–7 hari kerja. Untuk PT biasa atau CV, alokasikan waktu 2–3 minggu, sebagian besar untuk menunggu SK Kemenkumham terbit.

Keputusan pertama yang paling sering ditunda. Padahal pilihan bentuk hukum menentukan jumlah pendiri, kebutuhan modal, biaya pendirian, dan seluruh tata kelola di tahun-tahun berikutnya. Mengganti bentuk badan usaha di tengah jalan jauh lebih mahal daripada memilih yang tepat di awal.

Lima bentuk yang relevan untuk UMKM Indonesia

Empat pertanyaan untuk memilih bentuk

Alih-alih membandingkan lima bentuk sekaligus, kerangka berikut biasanya cukup untuk mengerucutkan pilihan ke satu atau dua kandidat.

PT Perorangan: yang sering disalahpahami

Tiga hal yang umum disalahpahami soal PT Perorangan:

• Justru lebih menguntungkan dari sisi pajak dibanding PT biasa sejak PP 20/2026. PT Perorangan tetap berhak PPh Final 0,5% secara permanen selama omset ≤ Rp 4,8 miliar; PT biasa sudah tidak lagi memenuhi syarat dan wajib pakai PPh BadanPPh Badan — Pajak Penghasilan BadanPajak atas penghasilan badan usaha. Tarif umum 22% (sejak 2022). UMK dengan omzet tertentu bisa pakai PPh Final 0,5% (PP 23/2018, mulai diperbarui). 22% (atau 11% efektif Pasal 31E) atas laba neto.
• Bukan untuk usaha besar. Begitu modal melampaui Rp 5 miliar (di luar tanah dan bangunan) atau omset tembus Rp 15 miliar setahun, badan usaha wajib bertransformasi menjadi PT biasa melalui Akta Perubahan dan persetujuan Kemenkumham.
• Pemiliknya tetap satu orang. Penambahan pemegang saham otomatis memerlukan perubahan bentuk menjadi PT biasa. Tidak ada konsep “co-founder” dalam PT Perorangan.

Empat hal yang harus difinalisasi sebelum membuka OSS atau menemui notaris. Mengurus dokumen tanpa empat hal ini siap biasanya berujung pada bolak-balik revisi.

Memilih nama badan usaha

Menentukan alamat usaha

Alamat menentukan dua hal: KPP terdaftar untuk pelaporan pajak, dan zonasi yang menentukan jenis usaha apa yang boleh beroperasi di lokasi tersebut.

• Alamat domisili wajib sesuai zonasi yang ditetapkan Pemda. Cek di Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) atau melalui aplikasi tata ruang daerah masing-masing. Zonasi komersial dan campuran umumnya memperbolehkan berbagai jenis usaha; zonasi pemukiman lebih ketat.
• Alamat rumah diperbolehkan untuk PT/CV/UD selama zonasi memenuhi syarat. Beberapa kota mengecualikan industri tertentu (manufaktur dengan limbah, gudang skala besar) dari area pemukiman.
• Virtual officeVirtual Office — Kantor VirtualLayanan alamat kantor bersama beserta fasilitas pendukung tanpa ruang fisik khusus, dipakai sebagai domisili usaha. Legalitasnya di DKI Jakarta diatur SE Kepala BPTSP DKI Jakarta 6/2016 dengan syarat lokasi berada di zona komersial. Cocok untuk usaha jasa/online; terbatas untuk usaha yang butuh operasi fisik atau pengukuhan PKP tertentu. umumnya diterima untuk KBLI berisiko rendah dan jasa profesional. Tidak berlaku untuk KBLI yang mensyaratkan tempat usaha fisik: restoran, klinik, gudang, toko fisik.
• Bukti pendukung yang biasa diminta: surat keterangan domisili dari RT/RW, fotokopi PBB tahun berjalan, atau perjanjian sewa kalau alamat disewa.

Memilih KBLI 2020KBLI 2020 — Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020Daftar kode 5-digit yang mengkategorikan kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap KBLI menentukan tingkat risiko dan jenis izin sektoral yang dibutuhkan di OSS. yang tepat

KBLI menjadi penentu tingkat risiko, dan tingkat risiko menentukan seberapa banyak izin tambahan yang harus diurus setelah NIB. Salah pilih KBLI berarti salah klasifikasi risiko, dan ujungnya, salah kewajiban perizinan.

Komposisi modal (khusus PT biasa)

Modul ini dapat dilewati oleh pendiri yang memilih PT Perorangan atau UD. Notaris adalah pintu masuk untuk PT biasa, CV, dan Firma — tidak ada jalur pendaftaran langsung melalui AHU untuk ketiga bentuk ini.

Yang dibawa ke notaris

Tahapan yang dijalankan notaris

Komponen biaya yang umum

SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) adalah dokumen yang membuat badan usaha resmi ada di mata negara. Untuk PT biasa, CV, dan Firma, notaris yang mengurus penerbitannya sebagai bagian dari paket pendirian. Pendiri tinggal menerima SK final dalam format softcopy dan hardcopy.

Yang harus tertera di SK

Implikasinya: PT yang aktanya sudah ditandatangani notaris tetapi SK Kemenkumham belum keluar belum memiliki status badan hukum. Tindakan hukum dan transaksi atas nama PT tersebut belum sepenuhnya mengikat sampai SK terbit.

SK ini dibutuhkan di hampir setiap urusan lanjutan: pembukaan rekening bank atas nama badan, pendaftaran NIB jika belum terintegrasi, sebagian proses izin sektoral, dan partisipasi dalam tender. Simpan softcopy PDF dan hardcopy berstempel — keduanya kerap diminta.

NPWPNPWP — Nomor Pokok Wajib PajakIdentitas wajib pajak orang pribadi/badan. Sejak 2024, NPWP orang pribadi WNI diintegrasikan dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Badan adalah identitas pajak. Sejak rilis penuh sistem Coretax DJPCoretax DJP — Core Tax Administration SystemSistem inti administrasi perpajakan baru DJP, menggantikan eFaktur, eFiling, eRegistration, dan DJP Online lama secara bertahap mulai 2025. Portal: coretaxdjp.pajak.go.id. pada 2026, NPWP Badan diterbitkan dalam format 16 digit, menggantikan format lama 15 digit. Untuk badan usaha yang didaftarkan via notaris, NPWP Badan biasanya terbit otomatis terintegrasi dengan SK Kemenkumham.

Mendaftar mandiri melalui Coretax

Bagi PT Perorangan, UD, atau badan usaha yang NPWP-nya tidak ikut terbit otomatis, pendaftaran dilakukan sendiri:

NIB adalah identitas tunggal pelaku usaha. Sejak terintegrasinya OSS dengan AHU, DJP, BPJS, dan sistem K/L lainnya, NIB sekaligus berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), akses kepabeanan, dan bukti pendaftaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan.

Empat tingkat risiko di OSS RBA

PP 28/2025 mempertahankan kerangka empat tingkat risiko yang diatur sebelumnya, dengan penyempurnaan pada verifikasi otomatis dan SLA.

Alur penerbitan NIB

Yang tertera di NIB

NIB yang terbit memuat:

• Nomor NIB 13 digit
• Nama dan alamat badan usaha
• NPWP terintegrasi
• KBLI yang didaftarkan, dengan tingkat risiko masing-masing
• Status pelaku usaha (UMK / Non-UMK)
• QR Code untuk verifikasi pihak ketiga
• Tanggal terbit dan masa berlaku

Tidak semua usaha butuh izin tambahan setelah NIB. Tapi untuk KBLI di tingkat risiko menengah tinggi atau tinggi, atau KBLI tertentu yang spesifik diatur oleh kementerian/sektoral, ada izin lanjutan yang harus dipenuhi sebelum operasional.

Pemetaan izin sektoral umum

Halal: deadline yang sering terlewat

Alur izin sektoral via OSS

Mayoritas izin sektoral sejak PP 28/2025 sudah terintegrasi di OSS. Pelaku usaha tidak perlu mengakses sistem K/L terpisah untuk submisi dokumen — semua dilakukan dari satu akun OSS.

Pendirian badan usaha bukan tujuan akhir — itu adalah awal dari serangkaian kewajiban administratif yang harus dijaga konsistensi pelaksanaannya. Lalai pada modul ini bisa berakibat denda, pencabutan izin, hingga tanggung jawab pribadi Direksi (untuk PT) atas kerugian yang ditimbulkan.

Kalender kepatuhan pajak

Administrasi pasca-pendirian

Pembukuan: standar minimum

PT dan badan usaha Non-UMK wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai SAK ETAP atau SAK EMKMSAK EMKM — Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan MenengahStandar akuntansi sederhana yang diterbitkan IAI untuk UMKM, berlaku efektif sejak 2018. Mengatur tiga laporan inti — Laba Rugi, Posisi Keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan — dengan format yang lebih ringkas dari SAK ETAP.. Untuk UMK skala kecil, pencatatan minimum mencakup:

• Kas masuk dan kas keluar (cash book)
• Daftar piutang dan utang per pihak
• Persediaan barang dagang (untuk usaha dagang/manufaktur)
• Daftar aset tetap dengan tanggal perolehan & estimasi umur ekonomis
• Rekonsiliasi bank bulanan

Pencatatan rapi tidak sekadar untuk pajak. Saat akan mengajukan kredit usaha, mengikuti tender, atau menerima audit pihak ketiga, kualitas pembukuan menjadi pintu masuk yang menentukan. Cara menyusun pencatatan dari nol — pemisahan rekening, bagan akunBagan Akun — Bagan Akun (Chart of Accounts/CoA)Daftar terstruktur semua akun yang dipakai dalam pembukuan, diberi kode dan dikelompokkan menjadi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Menjadi kerangka pencatatan transaksi sekaligus dasar penyusunan laporan keuangan. Dikenal juga sebagai Chart of Accounts (CoA)., sampai laporan keuangan inti — dijabarkan terpisah di Panduan Pembukuan & Pajak UMKM. Pembahasan topik keuangan lain tersedia di kategori Keuangan.

Checklist final pendirian

Setelah delapan modul dijalani, dokumen-dokumen berikut seharusnya sudah berada di tangan pelaku usaha:

Memilih bentuk mana: ringkasan keputusan

Penutup — antara mengerjakan sendiri dan menggunakan jasa pihak ketiga

Sebagian besar isi panduan ini dapat dieksekusi langsung oleh pelaku usaha. Khusus PT Perorangan dengan KBLI risiko rendah, seluruh proses bahkan dapat diselesaikan dalam tujuh hari kerja tanpa bantuan pihak luar.

Penggunaan jasa konsultan atau jasa pendirian PT menjadi lebih masuk akal dalam empat situasi:

• PT biasa dengan struktur kepemilikan kompleks — vesting, drag-along, preferred shares, atau perjanjian pemegang saham yang khusus. Notaris yang berpengalaman menyusun anggaran dasar yang menutup celah hukum yang baru akan terasa di tahun ke-3 sampai ke-5.
• KBLI risiko menengah tinggi atau tinggi yang butuh izin sektoral spesifik — pengurusan SBU Konstruksi, izin BPOM, izin Kemenhub, dan sejenisnya membutuhkan koordinasi multi-lembaga. Jasa yang sudah pernah mengurus izin serupa dapat menghemat berbulan-bulan.
• Pelaku usaha tanpa waktu untuk bolak-balik antara OSS, notaris, KPP, dan dinas terkait. Biaya jasa pendirian Rp 5–10 juta biasanya lebih rendah dari nilai waktu yang hilang.
• PT PMA atau struktur internasional. Regulasinya berbeda signifikan — minimum modal Rp 10 miliar, persyaratan TKA, struktur kepemilikan asing — sehingga lebih aman ditangani spesialis.

Di luar empat situasi tersebut, panduan ini berisi cukup informasi untuk dieksekusi mandiri. Yang dibutuhkan hanya konsistensi: satu modul per hari atau per dua hari, simpan rapi setiap dokumen yang keluar, dan jangan loncat tahap.