Q: Apa itu KBLI dan kenapa wajib dipilih saat mendaftar usaha?

KBLI 2020 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode lima digit yang mengklasifikasikan setiap kegiatan ekonomi di Indonesia. Saat mendaftar di OSS, kode ini wajib dipilih karena dari sinilah sistem menentukan tingkat risiko dan jenis izin yang harus dipenuhi. Tanpa KBLI yang benar, NIB tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya.

Q: Berapa digit kode KBLI yang dipakai di OSS?

Yang dipakai untuk pendaftaran usaha adalah kode lima digit (tingkat Kelompok), misalnya 56101 untuk restoran. Lima digit ini adalah tingkat paling rinci dari hierarki KBLI 2020 yang berjumlah 1.790 kelompok. Empat digit ke atas hanya struktur pengelompokan, bukan kode yang didaftarkan.

Q: Apa beda Sertifikat Standar pernyataan mandiri dan yang terverifikasi?

Untuk risiko menengah rendah , Sertifikat Standar cukup berupa pernyataan mandiri — pelaku usaha menyatakan sanggup memenuhi standar, dan sistem menerbitkannya. Untuk risiko menengah tinggi , pernyataan itu harus diverifikasi dulu oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sebelum usaha boleh beroperasi penuh. Selisihnya ada pada keberadaan langkah verifikasi.

Q: Apa beda modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor?

Modal dasar adalah total nilai saham yang boleh diterbitkan menurut anggaran dasar. Modal ditempatkan adalah bagian yang diambil (dipesan) oleh pendiri. Modal disetor adalah yang benar-benar dibayarkan ke perseroan. Aturannya: modal ditempatkan dan disetor minimal 25% dari modal dasar.

Question 1

Apa itu KBLI dan kenapa wajib dipilih saat mendaftar usaha?

Accepted Answer

KBLI 2020 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode lima digit yang mengklasifikasikan setiap kegiatan ekonomi di Indonesia. Saat mendaftar di OSS, kode ini wajib dipilih karena dari sinilah sistem menentukan tingkat risiko dan jenis izin yang harus dipenuhi. Tanpa KBLI yang benar, NIB tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya.

Question 2

Berapa digit kode KBLI yang dipakai di OSS?

Accepted Answer

Yang dipakai untuk pendaftaran usaha adalah kode lima digit (tingkat Kelompok), misalnya 56101 untuk restoran. Lima digit ini adalah tingkat paling rinci dari hierarki KBLI 2020 yang berjumlah 1.790 kelompok. Empat digit ke atas hanya struktur pengelompokan, bukan kode yang didaftarkan.

Question 3

Bagaimana cara mengetahui tingkat risiko KBLI saya?

Accepted Answer

Tingkat risiko melekat pada setiap KBLI dan ditampilkan sistem OSS saat kode dimasukkan. Penetapannya mengikuti PP 28/2025: nilai bahaya dikalikan potensi terjadinya bahaya pada aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya. Tingkat akhir mengikuti aspek yang paling tinggi, jadi satu aspek berisiko tinggi sudah cukup membuat kegiatan berisiko tinggi.

Question 4

Apa beda Sertifikat Standar pernyataan mandiri dan yang terverifikasi?

Accepted Answer

Untuk risiko menengah rendah, Sertifikat Standar cukup berupa pernyataan mandiri — pelaku usaha menyatakan sanggup memenuhi standar, dan sistem menerbitkannya. Untuk risiko menengah tinggi, pernyataan itu harus diverifikasi dulu oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sebelum usaha boleh beroperasi penuh. Selisihnya ada pada keberadaan langkah verifikasi.

Question 5

Apa yang terjadi kalau salah memilih KBLI?

Accepted Answer

Salah KBLI berdampak berantai: tingkat risiko, kebutuhan KKPR, dan dokumen lingkungan ikut salah. Izin bisa tidak sesuai kegiatan nyata — berisiko saat pengawasan — atau memunculkan kewajiban yang sebenarnya tidak perlu. KBLI bisa diubah lewat perubahan data di OSS, tetapi lebih hemat waktu bila tepat sejak awal.

Question 6

Bolehkah satu usaha punya lebih dari satu KBLI?

Accepted Answer

Boleh, dan umum terjadi — misalnya usaha yang berdagang sekaligus memproduksi. Namun kewajiban perizinan, KKPR, dan lingkungan mengikuti KBLI dengan tingkat paling berat. Karena itu, daftarkan hanya kode untuk kegiatan yang benar-benar dijalankan; menambah KBLI yang belum aktif bisa memicu kewajiban yang tidak perlu.

Question 7

Berapa modal minimum untuk mendirikan PT sekarang?

Accepted Answer

Tidak ada batas minimum modal dasar sejak UU Cipta Kerja — besarnya ditentukan kesepakatan pendiri. Anggapan 'wajib Rp50 juta' sudah tidak berlaku. Yang tetap wajib: minimal 25% dari modal dasar ditempatkan dan disetor penuh, dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan disampaikan elektronik ke Kemenkumham dalam 60 hari sejak akta pendirian.

Question 8

Apa beda modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor?

Accepted Answer

Modal dasar adalah total nilai saham yang boleh diterbitkan menurut anggaran dasar. Modal ditempatkan adalah bagian yang diambil (dipesan) oleh pendiri. Modal disetor adalah yang benar-benar dibayarkan ke perseroan. Aturannya: modal ditempatkan dan disetor minimal 25% dari modal dasar.

Question 9

Apakah masih perlu mengurus SKDU untuk usaha?

Accepted Answer

Tidak. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sudah dihapus lewat SE Mendagri 503/2019 dan tidak lagi diterbitkan pemerintah daerah. Domisili usaha kini dibuktikan melalui NIB yang memuat alamat perusahaan, sehingga tidak ada lagi surat domisili terpisah yang perlu diurus.

Question 10

Apakah PT boleh memakai virtual office sebagai alamat?

Accepted Answer

Boleh, dan legal sebagai domisili — di DKI Jakarta diatur lewat SE Kepala BPTSP 6/2016 dengan syarat lokasi berada di zona komersial, bukan permukiman. Namun virtual office tidak cocok untuk kegiatan yang membutuhkan operasi fisik di alamat itu (gudang, pabrik, bengkel), karena alamatnya memang bukan tempat operasional.

Question 11

Bisakah usaha ber-virtual office dikukuhkan sebagai PKP?

Accepted Answer

Bisa, tetapi dengan syarat ketat dari DJP. Badan usaha boleh memakai virtual office untuk PKP bila tempat kedudukannya di virtual office itu, kegiatan usaha utamanya berupa jasa yang bisa dijalankan dari sana, dan hanya punya satu tempat kegiatan usaha. Bila ada lokasi lain seperti gudang, pengukuhan PKP dilakukan di lokasi itu, bukan di virtual office. Kontrak virtual office minimal satu tahun dan survei fisik KPP tetap dapat dilakukan.

Question 12

Bolehkah pakai alamat rumah sebagai domisili usaha?

Accepted Answer

Tergantung zonasi dan jenis kegiatan. Alamat rumah di zona permukiman bisa bermasalah saat KKPR untuk KBLI yang menuntut lokasi komersial atau berdampak lingkungan. Untuk usaha jasa atau online berskala kecil dengan dampak minimal, alamat rumah kadang masih memungkinkan, tetapi periksa peruntukan ruang lokasi sebelum menjadikannya domisili resmi.

Question 13

Apa beda paling mendasar antara PT dan CV?

Accepted Answer

Statusnya sebagai badan hukum. PT (termasuk PT Perorangan) adalah badan hukum: harta perusahaan terpisah dari harta pribadi pemilik, sehingga tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. CV bukan badan hukum, sehingga tanggung jawab sekutu aktif bisa meluas sampai harta pribadinya bila usaha merugi. Pemisahan harta inilah konsekuensi paling penting yang membedakan keduanya.

Question 14

Siapa yang boleh mendirikan PT Perorangan?

Accepted Answer

Satu orang warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum, yang usahanya memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pendiri sekaligus menjadi direktur dan pemegang saham tunggal. Satu orang hanya boleh mendirikan satu PT Perorangan dalam satu tahun, dan WNA tidak dapat memakai bentuk ini.

Question 15

Apakah CV bisa didirikan oleh WNA?

Accepted Answer

Tidak. CV hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia. Pelaku usaha asing yang ingin berusaha di Indonesia umumnya menempuh PT penanaman modal asing (PT PMA), yang tunduk pada ketentuan tersendiri termasuk Daftar Positif Investasi — pembahasan terpisah dari panduan ini.

Question 16

Berapa modal minimum untuk mendirikan PT sekarang?

Accepted Answer

Sejak UU Cipta Kerja, tidak ada lagi batas minimum modal dasar PT — besarnya ditentukan kesepakatan pendiri. Namun ketentuan UU PT tetap berlaku: minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. CV tidak memiliki ketentuan modal minimum sama sekali.

Question 17

Kapan PT Perorangan wajib berubah menjadi PT biasa?

Accepted Answer

Ada dua pemicu menurut PP 8/2021: ketika pemegang saham menjadi lebih dari satu orang (misalnya masuk rekan atau investor), dan/atau ketika usaha tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Bila salah satu terjadi, status harus diubah menjadi PT persekutuan modal melalui akta notaris dan didaftarkan ke AHU.

Question 18

Apakah mengubah PT Perorangan jadi PT biasa rumit?

Accepted Answer

Intinya tiga langkah: membuat akta notaris berisi pernyataan pemegang saham dan perubahan anggaran dasar, lalu mendaftarkannya secara elektronik ke AHU. Yang perlu disadari, transisi ini di lapangan masih menyisakan kendala administratif karena sistemnya belum sepenuhnya mulus — jadi rencanakan dengan jeda waktu dan, bila perlu, dampingan notaris.

Question 19

Kenapa NIB saya tidak langsung terbit seperti dulu?

Accepted Answer

Karena alurnya berubah sejak PP 28/2025. Pada aturan sebelumnya, NIB bisa terbit lebih dulu lalu izin dasar menyusul. Sekarang, untuk kegiatan yang membutuhkan lokasi, KKPR (kesesuaian ruang) dan Persetujuan Lingkungan harus dipenuhi dahulu, baru NIB terbit dengan KBLI di dalamnya. Perubahan ini memindahkan pengendalian tata ruang dan lingkungan ke tahap paling awal.

Question 20

Apa beda KKKPR otomatis dan PKKPR yang perlu penilaian?

Accepted Answer

Keduanya bentuk KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). KKKPR (Konfirmasi) terbit otomatis dari sistem bila lokasi usaha berada dalam RDTR yang sudah terintegrasi OSS. PKKPR (Persetujuan) ditempuh bila RDTR belum tersedia atau belum terintegrasi, sehingga kesesuaian ruang harus dinilai dulu oleh verifikator — prosesnya lebih lama (kisaran 25–40 hari kerja setelah dokumen lengkap) dan dapat dikenai PNBP.

Question 21

Apa itu penapisan di Amdalnet dan apakah wajib?

Accepted Answer

Penapisan adalah proses menentukan jenis dokumen lingkungan yang dibutuhkan — SPPL (dampak rendah), UKL-UPL (dampak sedang), atau AMDAL (dampak besar) — berdasarkan jenis, skala, dan lokasi kegiatan. Dilakukan mandiri oleh pelaku usaha di sistem Amdalnet yang terintegrasi OSS. Penapisan ini wajib; implementasi penuhnya ditetapkan paling lambat 1 Juni 2026, dan izin OSS yang belum memenuhinya berisiko dibekukan.

Question 22

Apakah usaha mikro kecil (UMK) tetap melewati semua tahap ini?

Accepted Answer

Tetap melewati kerangka yang sama, tapi bobotnya berbeda. Untuk UMK risiko rendah dengan lokasi di RDTR terintegrasi dan dampak lingkungan minimal, KKPR bisa terbit otomatis (KKKPR) dan dokumen lingkungannya cukup SPPL (pernyataan kesanggupan) — sehingga relatif cepat. Yang memperlambat adalah lokasi tanpa RDTR terintegrasi (harus PKKPR) atau dampak lingkungan yang menuntut UKL-UPL/AMDAL.

Question 23

Apakah menerbitkan NIB berbayar?

Accepted Answer

NIB sendiri gratis. Biaya muncul di tahap tertentu: PKKPR yang melalui penilaian dapat dikenai PNBP, penyusunan dokumen UKL-UPL atau AMDAL umumnya memerlukan jasa penyusun, dan untuk badan usaha ada biaya akta notaris di tahap sebelumnya. Untuk UMK risiko rendah dengan KKKPR otomatis dan SPPL, biayanya minimal.

Question 24

Apa yang terjadi kalau saya salah memilih KBLI?

Accepted Answer

KBLI menentukan tingkat risiko, kebutuhan KKPR, dan tingkat dokumen lingkungan — jadi salah pilih berdampak ke seluruh alur. Bisa berakibat izin tidak sesuai kegiatan nyata (berisiko saat pengawasan) atau kewajiban yang sebenarnya tidak perlu. KBLI dapat diubah lewat perubahan data di OSS, tapi lebih baik tepat sejak awal. Pelajari pemilihan KBLI di panduan pendirian badan usaha.

Question 25

Berapa total biaya all-in untuk mendirikan PT biasa di tahun 2026?

Accepted Answer

Untuk PT standar di Jakarta dengan modal Rp 25–50 juta dan 1–2 KBLI risiko rendah, kisaran total Rp 6,1–9,6 juta: jasa notaris Rp 4–7 juta, PNBP SK Kemenkumham Rp 600 ribu (modal Rp 25 juta–1 miliar), BNRI sekitar Rp 1 juta, NPWP dan NIB gratis, dan buffer dokumen pendukung Rp 500 ribu–1 juta. Di kota tier-2 bisa Rp 4,4–7,5 juta. PT Perorangan sangat berbeda: hanya Rp 50.000 PNBP.

Question 26

Apakah masih ada minimum modal Rp 50 juta untuk PT?

Accepted Answer

Tidak. Sejak UU Cipta Kerja, ketentuan modal minimum Rp 50 juta untuk PT dihapus. Pendiri kini bebas menentukan nominal modal dasar berdasarkan kesepakatan, dengan tetap memenuhi rasio modal ditempatkan minimum 25%. Untuk PT Perorangan, tidak ada minimum sama sekali.

Question 27

PT Perorangan bisa naik kelas jadi PT biasa kalau usaha berkembang?

Accepted Answer

Bisa, dan wajib. Saat modal melampaui Rp 5 miliar (di luar tanah dan bangunan) atau omset tembus Rp 15 miliar setahun, status UMK gugur. PT Perorangan harus mengubah bentuk menjadi PT biasa melalui pembuatan akta perubahan di notaris dan pengesahan ulang di Kemenkumham.

Question 28

Apakah PT bisa didirikan tanpa notaris?

Accepted Answer

Hanya PT Perorangan dan UD yang dapat didirikan tanpa notaris — pendaftaran langsung melalui ahu.go.id atau oss.go.id. PT biasa, CV, dan Firma wajib melalui akta notaris karena hanya notaris yang berwenang mengajukan ke AHU Kemenkumham untuk pengesahan badan hukum.

Question 29

Apakah virtual office sah untuk dipakai sebagai alamat PT?

Accepted Answer

Untuk KBLI risiko rendah yang tidak mensyaratkan tempat usaha fisik (jasa konsultasi, perdagangan online, software development), virtual office umumnya diterima oleh OSS dan KPP. Untuk KBLI yang butuh tempat fisik (restoran, klinik, gudang, toko), virtual office tidak akan lolos verifikasi kesesuaian lokasi. Periksa persyaratan KBLI di OSS sebelum memilih alamat.

Question 30

Berapa lama proses dari nol sampai NIB benar-benar di tangan?

Accepted Answer

Bergantung pada lokasi dan dampak lingkungan. Sejak PP 28/2025, NIB terbit setelah KKPR (kesesuaian ruang) dan Persetujuan Lingkungan terpenuhi. Untuk PT Perorangan risiko rendah dengan lokasi di RDTR terintegrasi (KKKPR otomatis) dan dampak cukup SPPL: bisa beberapa hari kerja. Untuk PT biasa: tambah waktu tunggu SK Kemenkumham (1–7 hari kerja). Yang memperpanjang: lokasi tanpa RDTR terintegrasi (PKKPR penilaian, kisaran 25–40 hari kerja) atau dampak lingkungan yang menuntut UKL-UPL/AMDAL. Detail di panduan penerbitan NIB.

Question 31

Apa konsekuensi jika PT sudah berdiri tapi belum operasional dan tidak lapor pajak?

Accepted Answer

PT tetap memiliki kewajiban perpajakan sejak NPWP Badan terbit, terlepas dari status operasional. Minimum: lapor SPT Tahunan Badan, walaupun nihil. Tidak melapor SPT Tahunan Badan kena denda Rp 1 juta per tahun, ditambah bunga 2% per bulan jika ada pajak terutang yang belum dibayar. Akumulasinya cepat. Lapor nihil tetap lebih baik daripada tidak lapor sama sekali.

Question 32

Apakah ada perbedaan biaya mendirikan PT di Jakarta vs di kota lain?

Accepted Answer

Untuk komponen pemerintah (PNBP SK Kemenkumham, BNRI, NPWP, NIB), tidak ada perbedaan — tarifnya nasional. Yang bervariasi adalah jasa notaris: di Jakarta dan kota besar Rp 4–7 juta, di kota tier-2 Rp 2,5–5 juta. Untuk izin daerah tertentu (PBG, izin tata ruang, retribusi) juga bisa berbeda tergantung peraturan Pemda.

Question 33

NIB lama (sebelum PP 28/2025) apakah masih berlaku?

Accepted Answer

Berlaku, dengan deadline migrasi. NIB yang diterbitkan sebelum 1 November 2025 tetap valid sampai 31 Mei 2026. Setelah tanggal tersebut, pelaku usaha wajib memigrasikan akun ke OSS versi 1.2 dan menyelaraskan data. OSS akan mengirim notifikasi reminder ke email PIC menjelang deadline.

Question 34

Apakah sertifikat halal benar-benar wajib untuk semua produk makanan UMK pada Oktober 2026?

Accepted Answer

Ya, berdasarkan PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, seluruh produk makanan dan minuman dari pelaku UMK wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026. UMK dengan produk dan proses sederhana dapat mengikuti skema Self-Declare melalui program SEHATI dari BPJPH (gratis, kuota 1,35 juta sertifikat untuk 2026). Daftar via bpjph.halal.go.id.

Panduan Perizinan Usaha

Panduan Pendirian PT, PT Perorangan & CV di Indonesia 2026

Cara Memilih KBLI 2020 yang Tepat & Tingkat Risiko Usaha (OSS RBA)

PT Perorangan vs CV vs PT: Pilih Badan Usaha & Kapan Naik Kelas

Modal Dasar, Domisili & Virtual Office: Aturan Alamat & Modal Usaha

Cara Menerbitkan NIB di OSS RBA 2026: KKPR, Lingkungan & Tingkat Risiko